Presiden Menengahi Konflik KPK Polri

Presiden Menengahi Konflik KPK Polri - Presiden SBY Menengahi Konflik KPK Polri Belakangan ini situasi antara sesama institusi pemerintahan yang bergerak dalam penegakan hukum bergulir di Indonesia. Institusi tersebut adalah Polri KPK. Masyarakat kita juga menjadi bingung mengapa kedua institusi penegak hukum seperti POLRI (Kepolisian Republik Indonesia) dan juga KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) bisa berseteru dan saling bersitegang khususnya adalah dalam hal penanganan kasus simulator SIM yang menyita banyak perhatian masyarakat luas.

Konflik KPK dan Polri meruncing beberapa hari kemarin setelah kepolisian hendak menangkap salah satu anggotanya yang menjadi penyidik di KPK yaitu Komisaris Novel Baswedan. Novel dituduh terlibat kasus dugaan penganiayaan berat pada tahun 2004 saat bertugas sebagai Kasat Reskrim Polda Bengkulu. Seperti diberitakan, konflik antara KPK-Polri mencuat pascaterungkapnya kasus dugaan korupsi proyek simulator di Korps Lalu Lintas Polri yang melibatkan Inspektur Jenderal Djoko Susilo.

Dan kedua pimpinan lembaga negara yaitu pimpinan KPK dan Polri bersama presiden tengah bertemu di Istana Negara untuk menyelesaikan konflik yang berkepanjangan tersebut. Aksi demontrasi untuk mendukung KPK dalam menjalankan tugas pokoknya pemberantasan korupsi juga terjadi di beberapa wilayah Indonesia ini. Rakyat juga sepertinya tidak mau ujung tombak lembaga negara dalam bidang pemberantasan korupsi di Indonesia ini yaitu KPK di kriminalisasi. Jadi istilah kriminalisasi KPK juga mencuat semakin kuat.

Berdasarkan pidato presiden menyikapi konflik KPK Polri malam tadi, Presiden RI SBY telah memutuskan bahwasannya kasus simulator Polri akan ditangani oleh KPK dan kasus yang lainnya akan ditangani oleh kepolisian. Ketegangan KPK Polri ini semoga dengan adanya Pernyataan Presiden tentang Konflik KPK POLRI menyatakan dan juga menengahi konflik tersebut akan bisa meredam kisruh dan juga perseteruan KPK polri ini dan rakyat tentunya akan senang bila kedua institusi negara penegak hukum tersebut bisa menyelesaikan masalah dan bersatu padu dalam menegakkan hukum dan juga saling bekerja sama untuk memberantas korupsi di Indonesia.

Rakyat Indonesia tentunya sangat menginginkan agar berbagai kasus korupsi Di Indonesia bisa tertangani dengan baik dan lembaga-lembaga penegakan hukum saling bekerja sama dan mendapatkan hasil yang lebih baik. Jangan berikan tempat bagi para korupstor di Indonesia apalagi korupsi tersebut adalah korupsi uang rakyat.